GETAH PINUS MUTU I PREMIUM PERTAMA DI JAWA TIMUR

GETAH PINUS MUTU I PREMIUM PERTAMA DI JAWA TIMUR

Kamis 3 Oktober 2013 di PGT ( Pabrik Gondorukem dan Terpentin ) Garahan yang disaksikan oleh Wakasi Penguji Unit II Jatim, KSS Prod non kayu Unit II, Asmen PGT Garahan segenap Penguji HHBK Tk I dan II pemasok getah PGT Garahan telah dilaksanakan cooking test getah pinus mutu I Premium yang di pasok dari empat TPG ( Tempat Penimbunan Getah ) yaitu TPG Wono Catur RPH Curah Dami, TPG Tasnan RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso dan TPG Karang Anyar RPH Sumberwringin TPG Pondok Jeruk RPH Sukorejo BKPH Sukosari dan semua ini dalam wilayah KPH Bondowoso. Dikatakan getah Mutu I Premium karena mutu yang di syaratkan lebih baik dibanding dengan getah pinus mutu I yang biasa, yaitu dengan kreteria sebelum dimasak getah pinus tidak boleh mengandung KA (Kadar Air) dan KK (Kadar Kotoran) lebih dari 5% warna harus putih dan harus dari getah tetesan yang artinya kondisi getah tidak boleh ada yang beku atau mengkristal. Ini juga masih belum cukup dikatakan mutu I premium sebelum dimasak dengan rendemen Gondorukem dan Terpentin minimal 94% dan Gondorukem yang dihasilkan 100% Mutu X. KPH Bondowoso dalam hal ini BKPH Bondowoso dan BKPH Sukosari menjawab tantangan tersebut dengan mengirim getah yang disyaratkan di atas sebanyak 5.602 kg untuk satu kali masak. Sebelum dimasukkan kedalam tangki pemasakan getah yang dikirim dari KPH bondowoso harus diuji laboratorium dulu untuk mengetahui kadar air dan kotorannya, alhasil berdasarkan uji lab diperoleh KA 1% dan KK 1,4 % ini jauh dibawah standard maksimal. Yang lebih mencengangkan lagi sebelum proses pemasakan dilakukanlah proses pencucian untuk membuang air dan kotoran tersebut diperolehlah data real air dan kotoran yang terkandung dalam getah yang dikirim dari KPH Bondowoso yaitu KA masih tetap 1% dankotoran atau sampah hanya 54,4 kg dari berat getah yg dipasok, artinya kotoran atau sampah ini hanya 0,97 %. Setelah melalui berbagai proses di PGT diperolehlah Gondorukem dan terpentin, dari segi volume diperoleh gondorukem sebanyak 4.088 kg ( 72,97 % ) dengan Mutu X plus 100% dan terpentin 1.275 kilo liter ( 22,76 % ) sehingga jumlah akumulasi mencapai 95,73 %. Dari kegiatan yang melelahkan sejak pukul 09.00 wib sampai dengan selesai pukul 18.30 wib tidaklah sia sia, ini terbayarkan, karena dari PGT Garahan yang di pasok dari KPH Bondowoso-lah diperoleh Getah Mutu I Premium PERTAMA di Jawa Timur, dandikatakan pula oleh pak MUCLISHIN salah satu Penguji HHBK PGT Garahan, Jika getah yang dihasilkan bisa seperti ini semua, niscaya Perhutani akan kaya raya dan cukup untuk menaikkan gajih karyawan 100%.

Notulen Hasil Konsultasi Publik Audit Controlled Wood KPH Bondowoso Tahun 2013

Nomor            :

Lampiran       :

Perihal           : Notulen Hasil Konsultasi Publik Audit Controlled Wood

 

 

 

Kepada Yth.:

Bp/Ibu/Sdr/Sdri.

Daftar Terlampir

di

Tempat

 

Menindaklanjuti hasil konsultasi public Controlle Wood di kantor Perum Perhutani KPH Bondowoso, bersama ini kami sampaikan notulen hasil kegiatan tersebut sebagaimana terlampir.

 

Demikian untuk menjadikan maklum.

 

 

 

 

Administratur,

 

 

 

Ir. DAMANHURI

PHT. 19671115199303 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Surat        : No.

Tanggal                     :

Daftar Undangan :

 

 

 

  1. TFT Samsul Ulum
  2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bondowoso
  3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo
  4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bondowoso
  5. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Situbondo
  6. Kepala Dinas BPDAS Bondowoso
  7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bondowoso
  8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Situbondo dan Bondowoso
  9. KSS Wilayah SPH V Jember
  10. LSM ALJ (Aliansi jurnalis dan LSM)
  11. LSM Bangkit
  12. Ibu-ibu LMDH
  13. Penggerak PKK Bondowoso
  14. Wartawan Harian Radar Jawa Pos
  15. Perwakilan Ketua LMDH per RPH Wilayah KPH Bondowoso
  16. Perwakilan Kepala Desa per RPH Wilayah KPH Bondowoso
  17. Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa per BKPH Wilayah KPH Bondowoso
  18. Segenap Asper / KBKPH Wilayah KPH Bondowoso
  19. Segenap KRPH Wilayah KPH Bondowoso
  20. Segenap Mandor Lingkugan KPH Bondowoso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Hasil Konsultasi Publik Audit Controlled Wood

KPH Bondowoso Tahun 2013

A.       Nama Kegiatan

Konsultasi Publik Audit Controlled Wood KPH Bondowoso Tahun 2013.

B.       Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

1.    Dilaksanakan pada hari Kamis, 05 September 2013

2.    Lokasi di Gedung Aula Kantor KPH Bondowoso

C.       Peserta

No

Nama Peserta

Jumlah

1

TFT Samsul Ulum

1

2

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bondowoso

1

3

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo

1

4

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bondowoso

1

5

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Situbondo

1

6

Kepala Dinas BPDAS Bondowoso

1

7

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bondowoso

1

8

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Situbondo dan Bondowoso

2

9

KSS Wilayah SPH V Jember

1

10

LSM ALJ (Aliansi jurnalis dan LSM)

1

11

LSM Bangkit

1

12

Ibu-ibu LMDH

3

13

Penggerak PKK Bondowoso

1

14

Wartawan Harian Radar Jawa Pos

1

15

Perwakilan Ketua LMDH per RPH Wilayah KPH Bondowoso

28

16

Perwakilan Kepala Desa per RPH Wilayah KPH Bondowoso

23

17

Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa per BKPH Wilayah KPH Bondowos

8

18

Segenap Asper / KBKPH Wilayah KPH Bondowoso

8

19

Segenap KRPH Wilayah KPH Bondowoso

20

120

Segenap Mandor Lingkugan KPH Bondowoso

56

 

JUMLAH

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.   Susunan Acara

No

Waktu

Acara

Penanggungjawab

1

07.00 – 08.00 Pendaftaran Peserta Umum

2

08.30 – 09.30 Pembukaan Adm/KKPH

3

09.30 – 10.30 Paparan I Mandatory certification KSS Wil. SPH V

4

10.30 – 11.30 Paparan II : Hasil Controlled Wood HCVF Kasi PSDH
11.30 – 12.30 Paparan III : Penyampaian keluhan Kasi PSDH

5

12.30 – 13.00 Ishoma Umum

9

13.00 – 14.00 Tanya jawab Kasi PSDH

10

14.30 – 15.00 Kesimpulan KSS Wil. SPH V

11

15.00 Penutupan Adm / KKPH

 

  1. Hasil Pelaksanaan
    1. Konsultasi Publik Controlled Wood dibuka oleh Administratur/KKPH Bondowoso pada pukul 08.30 WIB.
    2. Sambutan Adm/KKKPH Bondowoso antara lain :
      1. KPH Bondowoso sedang berupaya dalam pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
      2. Diharapkan masyarakat memahami bahwa kawasan konservasi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar lokasi.
      3. Di dalam acara ini agar ada kritik, saran, masukan yang membangun di dalam identifikasi dan pengelolaan kawasan konservasi.
      4. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua.
    3. Paparan Iwan Setiawan S,Hut (KSS SPH V Jember).
      1. MANDATORY SERTIFICATION

Merupakan sertifikasi PHL bersifat WAJIB dengan Standar  dari  Regulator (Pemeritah/Kemenhut).

-      Telah dilakukan Audit SVLK di Unit I, II, III sebanyak 8 (delapan) KPH sejak tanggal 1 – 10 Mei 2013 dengan Auditor PT. Equality Indonesia

-      Untuk Unit II Jawa Timur dilaksanakan di 3 KPH : yaitu

  1. KPH Bojonegoro,
  2. KPH Madiun
  3. KPH Saradan

-      PERUM PERHUTANI DINYATAKAN  LULUS

 

 

 

 

 

-      Perum Perhutani diperbolehkan menggunakan LOGO  V-LEGAL pada produk kayu, dokumen dan bahan-bahan promosi.

  1. VOLUNTARY CERTIFICATION

-      Merupakan sertifikasi PHL bersifat sukarela dengan Standar FSC.

-      TELAH TERBIT SERTIFIKAT PHL STANDAR FSC (3 April 2013) :

 

  1. KPH Madiun                : Certificate SGS – FM/CoC-009824
  2. KPH BWU                   : Certificate SGS – FM/CoC-009825

 

  1. Paparan Yohanes Eka Cahyadi S,Hut (Kasi PSDH KPH Bondowoso)
    1. CONTROLLED WOOD

-      DASAR :

  1. FSC-STD-30-010 (V2-0) EN
  2. FSC CONTROLLED WOOD STANDARD FOR FOREST MANAGEMENT ENTERPRISES
  3. LEMBAGA  SERTIFIKASI / AUDITOR :
    1. WSA / MAL
    2. SGS
    3. Dll
    4. TUJUAN :

q  Persyaratan dasar yang harus diaplikasi oleh perusahaan pengelola hutan untuk menunjukan ke perusahaan atau pihak ke tiga bahwa kayu yang mereka suplai terkontrol

q  Dasar bagi perusahaan pengelolaa hutan (belum punya sertifikat hutan lestari/FSC certified forest) untuk bisa mensuplai kayu ke perusahaan kayu yang bersertifikat CoC

q  Dasar pembuktian bagi perusahaan terhadap pemenuhan aspek legal dalam pemanenan kayu

q  Pembuktian bagi pengelola hutan yang sudah melakukan usaha terbaik dalam menolak perdagangan kayu ilegal

q  Komitmen perusahaan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria FSC sesuai dengan Prinsip 1.6

  1. KATEGORISASI FSC CONTROLLED WOOD

Pengelola hutan harus mempunyai sistem kontrol terhadap kayu-kayu yang berasal dari sumber berikut ini :

 

 

 

 

 

 

#     Pemanenan kayu secara ilegal (illegal logging) :

q  Pemanenan dilakukan di lokasi/petak yang direncanakan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Verifikasi atau pembuktian terhadap standart 1 ini adalah sbb :

  1. Legal formal untuk mengelola hutan dari pemerintah (PP 72/2010, BATB)
  2. Pembuktian terhadap dokumen rencana pengelolaan yang ada misalnya ; Pengesahan terhadap rencana pengelolaan yang ada oleh pihak berwewenang (RPKH)
  3. Pembuktian legal terhadap jatah tebangan mis ; Sah RTT
  4. Pembuktian bahwa pemanenan dilakukan pada kawasan produksi (bukan dari kawasan lindung atau kawasan lainnya yang tidak diizinkan) misalnya ; dengan peta kerja rencana pemanenan kayu dll
  5. Dokumen penjualan kayu, mis ; kontrak, invoice dll
  6. Bukti-bukti pembayaran royalti, provisi, pajak dll
  7. Bukti pemenuhan terhadap persyaratan konvensi internasional CITES dll ; misal daftar flora fauna yang masuk apendix I s.d III

#     Pemanenan kayu ditempat-tempat yang melanggar hak-hak masyarakat setempat mis ; kawasan hutan dengan masalah tenurial, pelanggaran terhadap konvensi ILO ttg hak-hak pekerja dll.

Pembuktian terhadap standart ini bisa melalui :

  • Tidak ada masalah yang berhubungan dengan pelanggaran hak-hak pekerja/masyarakat dan pemanfaatan kawasan hutan oleh penduduk asli, yang proses resolusinya tidak disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.
  • Bukti tidak ada pelanggran terhadap konvensi ILO no 169
  • Pengelola hutan mengimplementasikan proses konsultasi untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hak-hak masyarakat asli dan tenurial.
  • Dalam kasus dimana ada proses resolusi konfliks, pihak pengelola hutan harus bisa menunjukan bukti-bukti penyelesaian yang ada dan agreement-agreement yang sudah dilakukan

#     Pemanenan kayu dari lokasi-lokasi yang mengancam aktifitas pengelolaan HCVF

Pengelola hutan bisa menunjukan catatan dan bukti-bukti untuk pemenuhan standart ini :

 

 

 

 

  •  Dokumen-dokumen penilaian, mis : asesment bidang ekologi, sosial dan penilaian dampak thd satwa liar, identifikasi HCVF
  • Point 1 melalui proses konsultasi dengan stakeholder
  • List areal-areal yang merupakan HCVF dan bukti-bukti tidak terancamnya kawasan tersebut.

#     Kayu-kayu yang dipanen dari areal konversi hutan ke peruntukan non kehutanan

  • Verifikasi terhadap hal ini antara lain melalui :

Tidak ada konversi hutan alam, semi natural forest atau ekosistem hutan lainnya seperti savana dll  menjadi perkebunan atau fungsi non hutan beserta bukti-buktinya

Jika ada konversi fungsi hutan, harus memenuhi persyaratan sbb :

  • Luas kawasannya sangat kecil (Maksimum 5% dan tidak lebih dari 0.5 % per tahunnya).
  • Tidak mengancam fungsi HCVF
  • Dalam jangka panjang memberikan manfaat yang lebih terhadap lingkungan (bio-fisik dan sosial)

#     Kayu-kayu yang dipanen dari areal penanaman GMO (Genetical Modified Organism)

Verfikasi dapat dilakukan melalui :

#     Bukti bahwa tidak ada penanaman GMO dalam areal yang dikelola

Tidak ada pelanggaran terhadap ILO

Verfikasi dapat dilakukan melalui :

  • Bukti tidak mempekerjakan anak di bawah umur
  • Bukti upah sesuai dengan UMR / peraturan yang berlaku
  • Bukti tidak ada pelanggaran gender

 

  1. Paparan Yohanes Eka Cahyadi S,Hut (Kasi PSDH KPH Bondowoso) Penyampaian Keluhan Masyarakat.
    1. Mekanisme Penyampaian Keluhan Masyarakat

Penyampaian keluhan masyarakat dapat dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas Perhutani baik fomal maupun informal, antara lain :

-      Kegiatan evaluasi PHBM tingkat BKPH

-      Kegiatan komunikasi sosial

-      Kegiatan anjangsana dan pembinaan masyarakat desa hutan

-      Kegiatan sosialisasi pekerjaan kepada masyarakat

 

 

 

 

Penyampaian keluhan tersebut dapat dilakukan melalui surat atau langsung disampaikan dan dicatat oleh petugas Perhutani.

Jika keluhan dari masyarakat, maka penanganannya diatur sebagaberikut :

  1. Jika terjadi keluhan dan klaim masyarakat terkait dengan lahan garapan di kawasan hutan maka penanganannya mengacu pada PK Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan (PLDT).
  2. Jika terjadi keluhan menyangkut tata batas kawasan hutan dengan tanah milik MDH , maka penanganannya dilakukan dengan rekontruksi tata batas bersama antara Perhutani, BPN, MDH/LMDH dan Perangkat Desa setempat.
  3. Jika terjadi keluhan terkait jalan desa yang  digunakan Perhutani untuk akses transportasi hasil hutan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara peninjauan lapangan dan analisa oleh Pengamat Bangunan pada Bagian Optimalisasi Asset dari KPH, kemudian membuat laporan untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam PK Mekanisme Pemberian Kompensasi.
  4. Jika terjadi keluhan akibat Kecelakaan yang dialami oleh MDH di kawasan hutan (di luar dan di dalam areal tebangan) yang mengakibatkan terluka atau meninggalnya seseorang ataupun lebih (status bukan pekerja Perhutani), maka penyelesaiannya mengacu pada PK K3.
  5. Jika timbul keluhan akibat bencana alam (force majeur) yang terkait dengan keberadaan kawasan hutan (banjir, tanah longsor, pohon roboh, cabang/ranting pohon patah dan bencana alam lainnya), maka penyelesaiannya dengan cara peninjauan lapangan dan analisa oleh petugas dari Bagian Perencanaan KPH, kemudian dilaporkan ke Administratur KPH yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mengacu pada PK Kejadian Khusus.
  6. Bentuk-bentuk keluhan yang belum diatur dalam PK ini, akan ditetapkan lebih lanjut.
    1. PELAPORAN

Setiap kejadian permasalahan Keluhan dari masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik , dan unit manajemen tingkat KPH harus memberikan kompensasi, maka dalam penanganan penyelesaiannya harus dimonitor oleh unit-unit manajemen di tingkat RPH sd KPH sesuai dengan ketentuan dalam PK ini, disamping itu upaya penanganan penyelesaian ditingkat unit-unit manajemen diperlukan monitoring perkembangannya dengan cara dan tata waktu sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

  • KRPH

-      Apabila diwilayah kerjanya terjadi permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik, dalam jangka masimal 2 x 24, KRPH harus sudah menghimpun / inventarisasi pokok permaslahan yang timbul, dan melaporkan hasilnya kepada Asper / KBKPH.

  • ASPER / KBKPH

-      Berdasarkan laporan KRPH, dalam jangka masimal 2 x 24 jam Asper/KBKPH harus sudah mengklarifikasi temuan KRPH di lokasi kejadian permasalahan, mencatat/menginventarisir temuan-temuan yang diperoleh, selajutnya melaporkan hasil klarifikasi fakta kepada pimpinan KPH (Administratur/KKPH)

-      Secara periodik ( 3 bulan sekali ) kejadian permasalahan tersebut direkap dan dilaporkan kepada Administratur/KKPH.

  • Administratur / KKPH

-      Berdasarkan laporan Asper/KBKPH, dalam jangka waktu masimal 2 x 24 jam Administratur/KKPH menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan investigasi dan dalam jangka waktu masimal 2 x 24 jam Tim Verifikasi harus sudah melaporkan hasil temuan serta rekomendasi kepda Administrus / KKPH.

-      Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Investigasi / Verivikasi, Administratur melaporkan hasil perkembangan penyelesaian permasalahan konflik kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jateng.

-      Format laporan Tim Verifikasi sebagaimana diatur dalam SOP Kejadian Khusus dan SOP Pemberian Kompensasi.

-      Jawaban Penolakan / menerima hasil rekomendasi Tim Verifikasi oleh Administratur/ KPH Kendal setelah dilakukan berbagai pertimpangan dan penelitian, dalam jangka waktu maksimal  15 hari, harus sudah disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Asper/KBKPH.

-      Pemberian Kompensasi harus dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Kompensasi, sebagai mana dalam lampiriran SOP ini.

-      Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kekeluargaan / musyawarah dan atau diberikan kompensasi dan harus diselesaikan melalui pengadilan, maka Administratur /KKPH melaporkan permasalahan ini untuk penyelesaian lebih lanjut.

 

 

 

 

 

  • Tim Verifikasi

-      Berdasarkan desposisi / perintah Administratur/KKPH, melaksanakan investigasi ke TKP, dalam rangka menglkarifikasi fakta , menginventarisir tetuan – temuan baru, menganalisa dan merekomendasi atas hasil analisa, yang selanjutnya selambat-lambatnya masimal 6 hari harus sudah melaporkan hasilnya kepada Administratur/KKPH.

-      Format laporan Tim Verifikasi sebagaimana diatur dalam SOP Kejadian Khusus dan SOP Pemberian Kompensasi.

-      Setiap 3 bulan sekali Tim Verifikasi merekap laporan triwulan dari Asper / KBKPH dan dilaporkan kepada Administratur

 

  1. Ishoma
  2. Tanya Jawab

Hasil pelaksanaan tanya jawab adalah sebagai berikut :

  1. Kades       : Kayu yang tumbang apa bisa di tampung ke Kantor Desa

Jawaban P. Adm : Aturan perhutani harus dititipkan ke TPK (Ky. Rimba) Setelah di periksa (BAP) di usulkan ke biro Ren Mlg (ky Jati)

  1. Dari dinas kehutanan kab bondowoso :

Jawab : di buat suatu kesatuan utk di buatkan Satgaskar (satuan petugas kebakaran)

  1. Mandor Sukosari  E’eng : Ukuran kayu dari bencana alam pohon tumbang

Jawab Adm. Mengenai ukuran bisa koordinasi dengan penguji krn ada aturannya Rimba : di potong 2 mtran dan Jati      : 3 mtr sesuai bentuk kayu

  1. Kades / Ketua LMDH Andungsari (HOSNAN) : Kayu yang roboh ke sawah apa boleh di ambil pemilik sawah

Jawab Adm : Kayu itu tetap diperlakukan sama di kembalikan ke Negara untuk ganti rugi bisa di koordinasikan dengan perhutani tapi tdk dlm bentuk kayu

  1. Kades Kalianyar : Kayu pinus yang berdempetan dg rumah masyarakat bagaimana kayu pinus itu bisa di kendalikan atau apa bisa di potong takut roboh ke rumah.

 

 

 

 

 

 

 

  1. P. Usman : Adanya kemitraan yg menyampaikan bagian sharing tidak sesuai dengan kesepakatan, Untuk kedepan sivil teknis untuk di kedepankan

Jawab : Kades buat surat ke Asper di lanjutkan ke KPH untk di usulkan RTT ke Biro Ren Mlg

Pasir putih : kemiringan yg tinggi  kalau di tebang akan mengikis lapisan, seharusnya ada dam penahanan, pengkayaan, sivil teknis untuk tebangan di wilayah pasir putih tidak berani pada musim hujan karena pengikisan, secara prinsip utk daerah perlindungan tdk berani menebang

  1. Imron Dosen Mipa Unej  (ekologi) : pengalaman saya Untuk sertifikasi akan di lihat dokumen-dokumennya apa teorinya dan prakek di lapangan sudah sesuai, bagaimana apakah sudah dikomunikasikan ke hallayak apa belum. Aturannya harus disebarkan ke masyarakat

Jawab : KRPH belum berkomunikasi degan masyarakat, ada prosedur yang harus di lalui , komunikasi aparat perutani dengan masyarakat ditingkatkan, utk memenuhi dokumen bagi Asper : apa yg dikerjakan harus di tulis dan juga apa yang ditulis harus di kerjakan

 

  1. Hasil Informasi dan Tanggapan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tanggapan Dari Perhutani

 

 

 

 

 

 

  1. Penutupan

Acara konsultasi public Audit Controlled Wood KPH Bondowoso di tutup oleh Bp. Administratur/KKPH Bondowoso

-      Segala informasi tentang KPH Bondowoso dapat dilihat di web kami, www.kphbondowoso.com

-      Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua

 

 

Bondowoso,  05 September 2013

Notulen,

 

 

 

SUNARYO

 

 

 

 

 

 

 

 

KOBARKAN SEMANGAT SATUKAN NIAT SELESAIAKAN TENURIAL

 KOBARKAN SEMANGAT SATUKAN NIAT SELESAIAKAN TENURIAL

Besuki3

Reformasi 1998 telah membawa angin perubahan yang luar biasa dalam bidang Kehutanan ungkap SUKATNO Asper BKPH besuki, KPH Bondowoso. Bersama dengan  Kasi PSDH (Y. Eka Cahyadi, S.Hut), KSS Komsos Unit II Jatim (Viktor Tampubolon, S.Hut, MM.), segenap Muspika, LMDH, Kepala Desa telah sepakat untuk menghutankan kembali kawasan hutan Alas Tengah, BKPH Besuki, KPH Bondowoso.

 

Sejak menjabat sebagai Asper/KBKPH Besuki sejak tanggal 22 Maret 2011 maka konflik tenurial di BKPH Besuki dapat terselesaikan dan sedikit yang disampaikan oleh SUKATNO bahwa penyelesaian konflik tenurial tidak akan pernah terselesaikan karena Pengelolaan Hutan tidaklah mudah, perlu dukungan dari segenap masyarakat, Instansi, dan Pemerintah, dan Mutual simbiosisme antara masyarakat dengan hutan telah lama ada. Eksistensi hutan harus sinergis dengan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan yaitu ekologi, ekonomi dan sosial, dimana juga telah dituangkan pula di dalam    Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat” itulah kata-kata beliau.

 

Keberhasilan tanaman pinus di petak 6k luas 12 Ha pada tahun 2012 dan tanaman pinus di petak 6m luas 16,8 Ha merupakan progess yang cukup signifikan dalam penyelesaian konflik tenurial di Alas Tengah BKPH Besuki, KPH Bondowoso.

Berikut ini hasil notulensi konsultasi publik controlled wood kph bondowoso tahun 2013 yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2013.

  1. Konsultasi Publik Controlled Wood dibuka oleh Administratur/KKPH Bondowoso pada pukul 08.30 WIB.
  2. Sambutan Adm/KKKPH Bondowoso antara lain :
    1. KPH Bondowoso sedang berupaya dalam pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
    2. Diharapkan masyarakat memahami bahwa kawasan konservasi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar lokasi.
    3. Di dalam acara ini agar ada kritik, saran, masukan yang membangun di dalam identifikasi dan pengelolaan kawasan konservasi.
    4. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua.
  3. Paparan Iwan Setiawan S,Hut (KSS SPH V Jember).
    1. MANDATORY SERTIFICATION

Merupakan sertifikasi PHL bersifat WAJIB dengan Standar  dari  Regulator (Pemeritah/Kemenhut).

-      Telah dilakukan Audit SVLK di Unit I, II, III sebanyak 8 (delapan) KPH sejak tanggal 1 – 10 Mei 2013 dengan Auditor PT. Equality Indonesia

-      Untuk Unit II Jawa Timur dilaksanakan di 3 KPH : yaitu

  1. KPH Bojonegoro,
  2. KPH Madiun
  3. KPH Saradan

-      PERUM PERHUTANI DINYATAKAN  LULUS

-      Perum Perhutani diperbolehkan menggunakan LOGO  V-LEGAL pada produk kayu, dokumen dan bahan-bahan promosi.

  1. VOLUNTARY CERTIFICATION

-      Merupakan sertifikasi PHL bersifat sukarela dengan Standar FSC.

-      TELAH TERBIT SERTIFIKAT PHL STANDAR FSC (3 April 2013) :

  1. KPH Madiun                : Certificate SGS – FM/CoC-009824
  2. KPH BWU                   : Certificate SGS – FM/CoC-009825

 

  1. Paparan Yohanes Eka Cahyadi S,Hut (Kasi PSDH KPH Bondowoso)
    1. CONTROLLED WOOD

-      DASAR :

  1. FSC-STD-30-010 (V2-0) EN
  2. FSC CONTROLLED WOOD STANDARD FOR FOREST MANAGEMENT ENTERPRISES
  3. LEMBAGA  SERTIFIKASI / AUDITOR :
    1. WSA / MAL
    2. SGS
    3. Dll
    4. TUJUAN :

q  Persyaratan dasar yang harus diaplikasi oleh perusahaan pengelola hutan untuk menunjukan ke perusahaan atau pihak ke tiga bahwa kayu yang mereka suplai terkontrol

q  Dasar bagi perusahaan pengelolaa hutan (belum punya sertifikat hutan lestari/FSC certified forest) untuk bisa mensuplai kayu ke perusahaan kayu yang bersertifikat CoC

q  Dasar pembuktian bagi perusahaan terhadap pemenuhan aspek legal dalam pemanenan kayu

q  Pembuktian bagi pengelola hutan yang sudah melakukan usaha terbaik dalam menolak perdagangan kayu ilegal

q  Komitmen perusahaan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria FSC sesuai dengan Prinsip 1.6

  1. KATEGORISASI FSC CONTROLLED WOOD

Pengelola hutan harus mempunyai sistem kontrol terhadap kayu-kayu yang berasal dari sumber berikut ini :

#     Pemanenan kayu secara ilegal (illegal logging) :

q  Pemanenan dilakukan di lokasi/petak yang direncanakan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Verifikasi atau pembuktian terhadap standart 1 ini adalah sbb :

  1. Legal formal untuk mengelola hutan dari pemerintah (PP 72/2010, BATB)
  2. Pembuktian terhadap dokumen rencana pengelolaan yang ada misalnya ; Pengesahan terhadap rencana pengelolaan yang ada oleh pihak berwewenang (RPKH)
  3. Pembuktian legal terhadap jatah tebangan mis ; Sah RTT
  4. Pembuktian bahwa pemanenan dilakukan pada kawasan produksi (bukan dari kawasan lindung atau kawasan lainnya yang tidak diizinkan) misalnya ; dengan peta kerja rencana pemanenan kayu dll
  5. Dokumen penjualan kayu, mis ; kontrak, invoice dll
  6. Bukti-bukti pembayaran royalti, provisi, pajak dll
  7. Bukti pemenuhan terhadap persyaratan konvensi internasional CITES dll ; misal daftar flora fauna yang masuk apendix I s.d III

#     Pemanenan kayu ditempat-tempat yang melanggar hak-hak masyarakat setempat mis ; kawasan hutan dengan masalah tenurial, pelanggaran terhadap konvensi ILO ttg hak-hak pekerja dll.

Pembuktian terhadap standart ini bisa melalui :

  • Tidak ada masalah yang berhubungan dengan pelanggaran hak-hak pekerja/masyarakat dan pemanfaatan kawasan hutan oleh penduduk asli, yang proses resolusinya tidak disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.
  • Bukti tidak ada pelanggran terhadap konvensi ILO no 169
  • Pengelola hutan mengimplementasikan proses konsultasi untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hak-hak masyarakat asli dan tenurial.
  • Dalam kasus dimana ada proses resolusi konfliks, pihak pengelola hutan harus bisa menunjukan bukti-bukti penyelesaian yang ada dan agreement-agreement yang sudah dilakukan

#     Pemanenan kayu dari lokasi-lokasi yang mengancam aktifitas pengelolaan HCVF

Pengelola hutan bisa menunjukan catatan dan bukti-bukti untuk pemenuhan standart ini :

  •  Dokumen-dokumen penilaian, mis : asesment bidang ekologi, sosial dan penilaian dampak thd satwa liar, identifikasi HCVF
  • Point 1 melalui proses konsultasi dengan stakeholder
  • List areal-areal yang merupakan HCVF dan bukti-bukti tidak terancamnya kawasan tersebut.

#     Kayu-kayu yang dipanen dari areal konversi hutan ke peruntukan non kehutanan

  • Verifikasi terhadap hal ini antara lain melalui :

Tidak ada konversi hutan alam, semi natural forest atau ekosistem hutan lainnya seperti savana dll  menjadi perkebunan atau fungsi non hutan beserta bukti-buktinya

Jika ada konversi fungsi hutan, harus memenuhi persyaratan sbb :

  • Luas kawasannya sangat kecil (Maksimum 5% dan tidak lebih dari 0.5 % per tahunnya).
  • Tidak mengancam fungsi HCVF
  • Dalam jangka panjang memberikan manfaat yang lebih terhadap lingkungan (bio-fisik dan sosial)

#     Kayu-kayu yang dipanen dari areal penanaman GMO (Genetical Modified Organism)

Verfikasi dapat dilakukan melalui :

#     Bukti bahwa tidak ada penanaman GMO dalam areal yang dikelola

Tidak ada pelanggaran terhadap ILO

Verfikasi dapat dilakukan melalui :

  • Bukti tidak mempekerjakan anak di bawah umur
  • Bukti upah sesuai dengan UMR / peraturan yang berlaku
  • Bukti tidak ada pelanggaran gender

 

  1. Paparan Yohanes Eka Cahyadi S,Hut (Kasi PSDH KPH Bondowoso) Penyampaian Keluhan Masyarakat.
    1. Mekanisme Penyampaian Keluhan Masyarakat

Penyampaian keluhan masyarakat dapat dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas Perhutani baik fomal maupun informal, antara lain :

-      Kegiatan evaluasi PHBM tingkat BKPH

-      Kegiatan komunikasi sosial

-      Kegiatan anjangsana dan pembinaan masyarakat desa hutan

-      Kegiatan sosialisasi pekerjaan kepada masyarakat

Penyampaian keluhan tersebut dapat dilakukan melalui surat atau langsung disampaikan dan dicatat oleh petugas Perhutani.

Jika keluhan dari masyarakat, maka penanganannya diatur sebagaberikut :

  1. Jika terjadi keluhan dan klaim masyarakat terkait dengan lahan garapan di kawasan hutan maka penanganannya mengacu pada PK Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan (PLDT).
  2. Jika terjadi keluhan menyangkut tata batas kawasan hutan dengan tanah milik MDH , maka penanganannya dilakukan dengan rekontruksi tata batas bersama antara Perhutani, BPN, MDH/LMDH dan Perangkat Desa setempat.
  3. Jika terjadi keluhan terkait jalan desa yang  digunakan Perhutani untuk akses transportasi hasil hutan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara peninjauan lapangan dan analisa oleh Pengamat Bangunan pada Bagian Optimalisasi Asset dari KPH, kemudian membuat laporan untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam PK Mekanisme Pemberian Kompensasi.
  4. Jika terjadi keluhan akibat Kecelakaan yang dialami oleh MDH di kawasan hutan (di luar dan di dalam areal tebangan) yang mengakibatkan terluka atau meninggalnya seseorang ataupun lebih (status bukan pekerja Perhutani), maka penyelesaiannya mengacu pada PK K3.
  5. Jika timbul keluhan akibat bencana alam (force majeur) yang terkait dengan keberadaan kawasan hutan (banjir, tanah longsor, pohon roboh, cabang/ranting pohon patah dan bencana alam lainnya), maka penyelesaiannya dengan cara peninjauan lapangan dan analisa oleh petugas dari Bagian Perencanaan KPH, kemudian dilaporkan ke Administratur KPH yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mengacu pada PK Kejadian Khusus.
  6. Bentuk-bentuk keluhan yang belum diatur dalam PK ini, akan ditetapkan lebih lanjut.
    1. PELAPORAN

Setiap kejadian permasalahan Keluhan dari masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik , dan unit manajemen tingkat KPH harus memberikan kompensasi, maka dalam penanganan penyelesaiannya harus dimonitor oleh unit-unit manajemen di tingkat RPH sd KPH sesuai dengan ketentuan dalam PK ini, disamping itu upaya penanganan penyelesaian ditingkat unit-unit manajemen diperlukan monitoring perkembangannya dengan cara dan tata waktu sebagai berikut :

  • KRPH

-      Apabila diwilayah kerjanya terjadi permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik, dalam jangka masimal 2 x 24, KRPH harus sudah menghimpun / inventarisasi pokok permaslahan yang timbul, dan melaporkan hasilnya kepada Asper / KBKPH.

  • ASPER / KBKPH

-      Berdasarkan laporan KRPH, dalam jangka masimal 2 x 24 jam Asper/KBKPH harus sudah mengklarifikasi temuan KRPH di lokasi kejadian permasalahan, mencatat/menginventarisir temuan-temuan yang diperoleh, selajutnya melaporkan hasil klarifikasi fakta kepada pimpinan KPH (Administratur/KKPH)

-      Secara periodik ( 3 bulan sekali ) kejadian permasalahan tersebut direkap dan dilaporkan kepada Administratur/KKPH.

  • Administratur / KKPH

-      Berdasarkan laporan Asper/KBKPH, dalam jangka waktu masimal 2 x 24 jam Administratur/KKPH menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan investigasi dan dalam jangka waktu masimal 2 x 24 jam Tim Verifikasi harus sudah melaporkan hasil temuan serta rekomendasi kepda Administrus / KKPH.

-      Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Investigasi / Verivikasi, Administratur melaporkan hasil perkembangan penyelesaian permasalahan konflik kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jateng.

-      Format laporan Tim Verifikasi sebagaimana diatur dalam SOP Kejadian Khusus dan SOP Pemberian Kompensasi.

-      Jawaban Penolakan / menerima hasil rekomendasi Tim Verifikasi oleh Administratur/ KPH Kendal setelah dilakukan berbagai pertimpangan dan penelitian, dalam jangka waktu maksimal  15 hari, harus sudah disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Asper/KBKPH.

-      Pemberian Kompensasi harus dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Kompensasi, sebagai mana dalam lampiriran SOP ini.

-      Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kekeluargaan / musyawarah dan atau diberikan kompensasi dan harus diselesaikan melalui pengadilan, maka Administratur /KKPH melaporkan permasalahan ini untuk penyelesaian lebih lanjut.

  • Tim Verifikasi

-      Berdasarkan desposisi / perintah Administratur/KKPH, melaksanakan investigasi ke TKP, dalam rangka menglkarifikasi fakta , menginventarisir tetuan – temuan baru, menganalisa dan merekomendasi atas hasil analisa, yang selanjutnya selambat-lambatnya masimal 6 hari harus sudah melaporkan hasilnya kepada Administratur/KKPH.

-      Format laporan Tim Verifikasi sebagaimana diatur dalam SOP Kejadian Khusus dan SOP Pemberian Kompensasi.

-      Setiap 3 bulan sekali Tim Verifikasi merekap laporan triwulan dari Asper / KBKPH dan dilaporkan kepada Administratur

 

  1. Ishoma
  2. Tanya Jawab

Hasil pelaksanaan tanya jawab adalah sebagai berikut :

  1. Kades       : Kayu yang tumbang apa bisa di tampung ke Kantor Desa

Jawaban P. Adm : Aturan perhutani harus dititipkan ke TPK (Ky. Rimba) Setelah di periksa (BAP) di usulkan ke biro Ren Mlg (ky Jati)

  1. Dari dinas kehutanan kab bondowoso :

Jawab : di buat suatu kesatuan utk di buatkan Satgaskar (satuan petugas kebakaran)

  1. Mandor Sukosari  E’eng : Ukuran kayu dari bencana alam pohon tumbang

Jawab Adm. Mengenai ukuran bisa koordinasi dengan penguji krn ada aturannya Rimba : di potong 2 mtran dan Jati      : 3 mtr sesuai bentuk kayu

  1. Kades / Ketua LMDH Andungsari (HOSNAN) : Kayu yang roboh ke sawah apa boleh di ambil pemilik sawah

Jawab Adm : Kayu itu tetap diperlakukan sama di kembalikan ke Negara untuk ganti rugi bisa di koordinasikan dengan perhutani tapi tdk dlm bentuk kayu

  1. Kades Kalianyar : Kayu pinus yang berdempetan dg rumah masyarakat bagaimana kayu pinus itu bisa di kendalikan atau apa bisa di potong takut roboh ke rumah.
  1. P. Usman : Adanya kemitraan yg menyampaikan bagian sharing tidak sesuai dengan kesepakatan, Untuk kedepan sivil teknis untuk di kedepankan

Jawab : Kades buat surat ke Asper di lanjutkan ke KPH untk di usulkan RTT ke Biro Ren Mlg

Pasir putih : kemiringan yg tinggi  kalau di tebang akan mengikis lapisan, seharusnya ada dam penahanan, pengkayaan, sivil teknis untuk tebangan di wilayah pasir putih tidak berani pada musim hujan karena pengikisan, secara prinsip utk daerah perlindungan tdk berani menebang

  1. Imron Dosen Mipa Unej  (ekologi) : pengalaman saya Untuk sertifikasi akan di lihat dokumen-dokumennya apa teorinya dan prakek di lapangan sudah sesuai, bagaimana apakah sudah dikomunikasikan ke hallayak apa belum. Aturannya harus disebarkan ke masyarakat

Jawab : KRPH belum berkomunikasi degan masyarakat, ada prosedur yang harus di lalui , komunikasi aparat perutani dengan masyarakat ditingkatkan, utk memenuhi dokumen bagi Asper : apa yg dikerjakan harus di tulis dan juga apa yang ditulis harus di kerjakan

 

  1. Hasil Informasi dan Tanggapan

image002

image004

  1. Tanggapan Dari Perhutani

image006

  1. Penutupan

Acara konsultasi public Audit Controlled Wood KPH Bondowoso di tutup oleh Bp. Administratur/KKPH Bondowoso

-      Segala informasi tentang KPH Bondowoso dapat dilihat di web kami, www.kphbondowoso.com

-      Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua

 

Bondowoso,  05 September 2013

Notulen,

SUNARYO

 

SITUS BUJUK MELAS : NKT 6 di kawasan hutan KPH Bondowoso

DSCN0236

DSCN0237

Identifikasi keberadaan KBKT mencoba untuk mengikuti semaksimal mungkin metode HCV Indonesia Tollkit. Sub-tim yang terdiri dari bidang lingkungan dan sosial  KPH Bondowoso melakukan investigasi aspek-aspek ekologi dan sosial KBKT. Keberadaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) prinsip 9 FSC telah dilakukan.

Pada NKT  6 di kawasan hutan KPH Bondowoso terdapat identitas budaya tradisional berupa Bujuk Melas. Menurut cerita dari Pak Sukiyo juru kunci Bujuk Melas . Bujuk Melas  berasal dari Madura, karena di Madura terjadi perang Saudara yang merebutkan Tahta kerajaan  di Madura. Bujuk Melas bersama saudaranya mbah Bire dan Ki Ronggo lari dari Madura dan perahu mereka mendarat di Besuki tepatnya di daerah sekitar Binor yaitu di baratnya PLTU Paiton yang sekarang. Nenek mereka wafat dan di makamkan di pantai tersebut (pantai binor) da sekarang telah berdiri masjid di desa Binor dan masuk dalam kawasan PLTU Paiton. Setelah dari Paiton mereka menujuke timur dan di sambut oleh patih besuki dengan ramah, setelah tinggal beberapa lama di Besuki perasaan mereka tidak enak masih ada perasaan takut ketemu pleh kerajaan madura selanjutnya merka pamit pada patih besuki ingin melanjutkan perjalanan dan oleh patih Besuki di sarankan berjalan ke arah selatan setelah sampai di hutan (yang sekarang arak-arak) Nyai melas merasa nyaman dan mereka tinggal di daerah tersebut sedangkan saudaranya yang bernama ki Ronggo tetap melanjutkan perjalanan ke arah selatan dan menetap di lembah yang sekarang yaitu daerah Bondowoso.

Nyai melas menetap di hutan arak-arak sampai mereka wafat dan di makamkan di hutan petak 72.b RPH Mlandingan BKPH Panarukan KPH Bondowoso, dan samapai saat ini masyarakat massih mengkeramatkan makam Bujuk Melas.

Konsultasi Publik FSC Controlled Wood di KPH Bondowoso.

Perum Perhutani KPH Bondowoso yang tunjuk oleh manajemen Perum Perhutani di Jakarta sebagai sample unit manajemen pengelolaan hutan di Perum Perhutani untuk dilakukan audit Controlled wood Standar FSC-STD-30-010-V2-0 EN, FSC Controlled Wood Standard for Forest  Management Enterprise pada tanggal 23 – 25 September 2013.

Berkaitan hal tersebut Perum Perhutani KPH Bondowoso akan melakukan konsultasi publik guna mendapatkan masukan dan saran dari para stakeholder. Kegiatan Konsultasi Publik tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/ 5 September 2013

Waktu             : Pukul 09.00 wib – selesai

Tempat           : Kantor KPH Bondowoso.

Untuk itu Perum Perhutani KPH Bondowoso mengundang segenap Stakeholder dan seluruh pihak yang merasa berkepentingan untuk hadir pada acara tersebut guna memberikan masukan ataupun saran. Saran dan masukan juga dapat disampaikan melalui wesite ini dengan cara meninggalkan komentar pada http://kphbondowoso.com/guestbook atau dikirmkan ke email dengan alamat bdo_216@yahoo.co.id

FSC Controlled Wood di Perum Perhutani KPH Bondowoso

Sebagai komitmen dalam implementasi Pengelolaan Hutan Lestari, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso di tunjuk oleh manajemen Perum Perhutani di Jakarta sebagai sample unit manajemen pengelolaan hutan di Perum Perhutani untuk dilakukan audit Controlled wood standart FSC. Rencana audit tersebut akan dilakukan oleh lembaga setifikasi dari PT.SGS , yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 September 2013. Audit tersebut akan dilaksanakan dikantor KPH Bondowoso berupa audit dokumen dan selanjutnya akan dilaksanakan audit lapangan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Bondowoso sebagai implementasi dilapangan.

Ada lima (5) standar yang akan dinilai dalam implementasi standar Controlled Wood. Perum Perhutani berkomitmen untuk mematuhi tidak memproduksi kayu-kayu yang berasal dari :

  1. Illegal Logging.
  2. Pelanggaran hak-hak sipil dan tradisional.
  3. Pengrusakan nilai konservasi tinggi
  4. Konversi hutan alam (primer/sekunder).
  5. Pengelolaan hutan dengan jenis transgenik.

DSCN0384

FOTO KOMITMEN CONTROLLED WOOD

Sebagai komitmen dalam memenuhi implementasi standar Controlled wood, manajemen KPH Bondowoso telah menandatangani komitmen bersama sebagai wujud kesungguhan seluruh elemen KPH Bondowoso untuk melaksanakan dan mematuhi lima (5) komitmen diatas.
 

 


POLHUTMOB KPH BONDOWOSO BERHASIL MENGGAGALKAN ILEGAL LOGGING

POLHUTMOB KPH BONDOWOSO BERHASIL MENGGAGALKAN ILEGAL LOGGING

POLMOB                Pada hari sabtu tanggal 12 Pebruari 2013, kph Bondowoso berhasil mengamankan kendaraan truk Nopol Z 8917 HG bermuatan kayu tanpa dilengkapi dengan Dokumen SKSHH.

”"

Sekitar jam 06.30 Wib ada informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindakan illegal logging. Berdasarkan informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mencari informasi lebih lanjut, sehingga diperoleh informasi bahwa ada Truk bermuatan kayu persegian jenis rimba tanpa dilengkapi dokumen SKSHH.

 

Selanjutnya Danru bersama anggota POLHUTMOB KPH Bondowoso beserta KRPH Sumber Malang dan mandor Polter serta anggota kepolisian melakukan penyanggongan dan penghadangan di jalan yang diperkirakan akan dilalui truk tersebut. Sekitar jam 08.00 Wib kami berhasil menghentikan kendaraan truk Nopol     Z 8917 HG bermuatan kayu tanpa dilengkapi dengan Dokumen SKSHH. Untuk proses penyidikan lebihlanjut kendaraan beserta 3 orang tersangka yaitu SAIID al P. ENJO (pemilik kayu), SUNARTO (kuli kayu) dan ANDRE (sopir) kami amankan di Polres Situbondo.

Hasil penyidikan diperoleh informasi bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Blok Alas Tengah RPH Sumber Malang BKPH Besuki dan untuk mengelabui petugas kayu yang diangkut dicampur dengan kayu resmi dari desa, sehingga diperoleh data kayu hasil illegal logging sebanyak 47 batang = 0,3053 M3.

Aksi Sosial Pengobatan Gratis Masyarakat Desa Sekitar Hutan

Aksi Sosial Pengobatan Gratis Masyarakat Desa Sekitar Hutan

Wonosari

Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso  menyelenggarakan pekan pengobatan gratis bagi masyarakat desa sekitar  hutan wilayah RPH Pakisan  dan  RPH Kembang kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso,

Sekitar ± 150 orang yang berada dimagersaren antusias  mengikuti pengobatan gratis ini.

Program pengobatan gratis ini merupakan bagian dari kegiatan corporate social responsibilty  khususnya kepada masyarakat desa sekitar hutan dimana sebagian besar dari mereka adalah bekerja sebagai penyadap getah pinus.

Acara pengobatan gratis dilaksanakan pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 dan di tangani oleh 2 orang paramedis dari Tim kesehatan Kodim 0824 dan PTPN  XII bertajuk Perum Perhutani  berbagi sehat dengan masyarakat sekitar hutan.

P Ani warga magersaren Gunosari mengungkapkan “ Pengobatan gratis ini sangat membantu sekali pada masyarakat Desa sekitar hutan, karena selain gratis daerah sini sangat jauh dengan Puskesmas dan masyarakat menjadi sehat, Harapan kami pengobatan gratis yang dilaksanakan Perum Perhutani ini tetap dilaksanakan diwaktu-waktu yang akan datang.